JUDUL : HUKUM ACARA PIDANA
PENGARANG : LILIK MULYADI, S.H., M.H.
PENERBIT : PT.CITRA ADITYA BAKTI BANDUNG
2002
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A.
SIFAT HUKUM ACARA PIDANA
1.
Kepentingan masyarakat dan kepentingan orang
yang di tuntut
2.
Sistem’’inquisitoir’’dan system’’accusatoir’’
B.
TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA
C.
ASAS-ASAS UMUM HUKUM ACARA PIDANA
BAB II TINJAUAN SEKILAS TERHADAP PARA PIHAK DALAM
HUKUM ACARA PIDANA
A.
TERSANG/TERDAKWA
B.
PENYIDIK DAN PENYELIDIK
C.
JAKSA/PENUNTUT UMUM
D.
PENASIHAT
HUKUM
E.
HAKIM(MAJELIS/TUNGGAL)
BAB III SURAT DAKWAAN MENURUT KITAB UNDANG UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA DAN PERAKTEK PERADILAN
A.
PENGERTIAN UMUM TENTANG SURAT DAKWAAN
B.
SYARAT SURAT DAKWAAN MENURUT KITAB UNDANG
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
1.
Syarat format
2.
Syarat material
C.
PERUBAHAN SURAT DAKWAAN
D.
BENTUK BENTUK SURAT DAKWAAN
1.
Dakwaan tunggal
2.
Dakwaan alternative
3.
Dakwaan kumulatif
4.
Dakwaan subsidaritas (bersusu lapis)
BAB IV PERIHAL EKSISTENSI KEBERATAN (EKSEPSI)MENURUT
KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN PRAKTEK PERADILAN
A.
PENGEERTIAN TENTANG KEBERATAN
B.
TENTANG WAKTU MENGAJUKAN KEBERATAN
C.
MACAM MACAM KEBERATAN SESUAI PASAL 156 KUHAP
1.
Keberatan tindak berwenang mengadili
2.
Keberatan dakwaan tidak dapat diterima
3.
Keberatan surat dakwaan harus di batalkan
D.
PROSES PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN TENTANG
KEBERATAN
BAB V PERIHAL PUTUSAN HAKIM TERHADAP KEBERATAN DAN
UPAYA HUKUMANYA
A.
PENGERTIAN DAN JENIS PUTUSAN HAKIM
B.
SIFST DAN RUANG LINGKUP PUTUSAN HAKIM
C.
BENTUK PUTUSAN ATAS DI AJUKAN KEBERATAN OLEH
TERDAKWA ATAU PENASIHAT HUKUM
1.
Penetapan
2.
putusan
yang dapat berbentuk
2.1. putusan
sela
2.2. putusan
akhir
D.
UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN ATAS KEBERATAN
1.
Perlawanan (verzet)
2.
Bersama –sama permintaan banding (Revisi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar