HUKUM ACARA PERADILAN MILITER

JUDUL                   :               HUKUM ACARA PERADILAN MILITER

PENGARANG       :               A. MULYA SUMAPERMATA, S.H., M.H.

PENERBIT             :               Pasundan Law Faculti Alumnus Press 2007

DAFTAR ISI 

BAB   I   PENDAHULUAN

A.      Peradilan militer sebagai peradilan yang berdiri sendiri

B.      Eksistensi peradilan militer di era reformasi 

BAB  II   ORGANISASI MILITER INDONESIA  PADA MASA PEMBENTUKANYA

A.      Militer sebagai fungsi penjaga kedaulatan Negara

B.      Terbentuknya organisasi militer Indonesia

C.      Konflik pasca pembentukan tentara nasional Indonesia

BAB  III  SEJARAH PERADILAN MILITER DI INDONESIA

A.      Gambaran umum

B.      Periode peradilan militer belanda di Indonesia

C.      Peradilan militer Indonesia pada masa perang kemerdekaan

1.       Peradilan militer berdasarkan undang undang Nomor 7 Tahun 1946

2.       Peradilan militer berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1948

D.      Peradilan militer Indonesia pada massa agresi Belanda ke- II

E.       Peradilan militer Indonesia pada massa Republik Indonesia serikat

F.       Peradilan militer Indonesia pada massa undang nudang dasar sementara

G.      Lahirnya undang undang darurat No.1 Tahun 1958 sebagai Hukum acara pidana militer yang mencantumkan kewenangan komandan dalam proses hukum terhadap anggotanya

H.      Peralihan dari hakim dan jaksa sipil kepada hakim dan jaksa militer

I.        Masuknya polri dalam yurisdiksi peradilan militer

J.        Peradilan militer khusus

1.       Mahkamah tentara luar biasa

2.       Mahkamah tentara sementara

3.       Mahkamah tentara daerah terpendil

4.       Mahkamah militer luar biasa 

BAB  IV PERADILAN MILITER BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997

A.      Lahirnya undang undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menjadi landasan system peradilan militer dan hukum acara pidana militer saat ini

1.       Susunan dan kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer

2.       Susunan oditurat dalam peradilan militer

3.       Susunan dalam persidangan

4.       Susunan kepangkatan dalam persidangan

B.      Hukum acara pidana secara umum

1.       Tujuan hukum acara pidana

2.       Sistematika hukum acara pidana militer

3.       Tahapan dalam penyelesaian perkara

C.      Asas asas dalam hukum acara pidana dan hukum acara pidana militer

D.      Hukum acara tata usaha militer 

BAB  V   HUKUM MILITER DAN PELAKSANAANYA DALAM SISTEM PERADILAN MILITER DI INDONESIA

A.      Munculnya perhatian terhadap hukum militer

B.      Pengertian tentang hukum militer

C.      Berlakunya hukum pidana di lingkungan militer

1.       Hukum pidana umum

2.       Hukum pidana militer

3.       Tindak pidana militer

4.       Yustisiabel dan yurisdiksi peradilan militer

5.       Berlakunya hukum pidana militerdi di Indonesia

6.       Riwayat ringkas KUHPM

7.       Sistematika KUHPM

8.       Prinsip-prinsip umum

9.       Hukum disiplin militer

BAB  VI PERADILAN MILITER DALAM SEBUAH PERSPEKTIF

A.      Peradilan militer menuju tunduknya militer dalam peradilan umum

B.      Perubahan pradigma dalam system peradilan militer menuju keterbukaan

C.      Peningkatan profesionalisme dalam badan badan lingkungan militer