JUDUL : PERADILAN SATU ATAP DI INDONESIA
PENGARANG : Dr.
Ahmad Mujahidin, SH., MH.
PENERBIT : reflika
aditama
DAFTAR ISI
Bab I
Pembaharuan lembaga
peradilan
A.
Pendahuluan
B.
Deskripsi peradilan satu atap di Indonesia
C.
Kerangka pemikiran dan asumsi
Bab II
Independensi dan
akuntabilitas penerapan system peradilan satu atap di Indonesia
A.
Indepedensi lembaga keadilan
B.
Akuntabilitas lembaga peradilan
C.
Bentuk kekuasaan lembaga peradilan Negara asing
D.
Persfektif mahkamah agung
Bab III
Lembaga peradilan
menuju penerapan system peradilan satu atap
A.
Teori Negara hukum
B.
Teori independensi lembaga peradilan
Bab IV
Sejarah lembaga
peradilan Indonesia
A.
Masa pemerintahan colonial hindia
belanda(1800-1942)
B.
Massa pemerintahan balatentara jepang(1942-1945)
C.
Massa sesudah kemerdekaan Republik
Indonesia(1945-1970)
1.
Perspektif kelembagaan peradilan Indonesia pada
awal kemerdekaan sampai dengan lahirnya UU NO. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan
kehakiman
2.
Perspektif independensi lembaga peradilan Indonesia
pada awal periode tahun 1945 sampai dengan lahirnya UU No.14 Tahun 1970 tentang
kekuasaan kehakiman
D.
Masa reformasi kekuasaan lembaga peradilan
(1970-1998)
1.
Persfektif kelembagaan kekuasaan lembaga
peradilan Indonesia periode 1970 sampai dengan tumbangnya pemerintah orde baru
1998
2.
Perspektif mahkamah agung sebagai pelaksanaan
kekuasaan lembaga peradilan tertinggi (1970-2004)
3.
Perspektif independensi kekuasaan lembaga
peradilan Indonesia periode 1970 sampai dengan tumbangnya pemerintahan orde
baru
4.
Perspektif konstitusional dan problematika
lembaga peradilan indonesia periode 1970-1998
5.
Factor factor yang mempengaruhi ketidak
mandirian lembaga peradilan Indonesia pada periode 1970-1998
Bab V
perjuangan kearah penerapan
system peradilan satu atap di Indonesia dalam sebuah tuntutan reformasi hukum
A.
Latarbelakang pemikiran peradilan satu atap di
Indonesia
B.
Pembentukan undang undang tentang kekuasaan
hakim
Bab VI teknik
organic penerapan system peradilan satu atap di Indonesia
A.
Perspektif peradilan satu atap di Indonesia
B.
Struktur organisasi mahkamah agung
C.
Sumber daya manusia mahkamah agung
1.
Rekrutmen pegawai dan hakim
2.
Mutasi hakim dan penghargaan
3.
Rekrutmen hakim agung
4.
Pemberhentian hakim agung
5.
Promosi pegawai
6.
Jabatan fungsional
7.
Kenaikan pangkat
8.
Pendidikan dan pelatihan jabatan
9.
Mutasi
10.
Pola karir pegawai secretariat pengadilan
11.
Pola karir tenaga teknis peradilan
12.
Pengawasan
13.
Anggaran belanja mahkamah agungdan gajih hakim
D.
Tolak tarik permasalahan system peradilan satu
atap di Indonesia
1.
Factor internal
2.
Factor eksternal
Bab VII
Prospek penerapan
system peradilan satu atap di Indonesia dan solusi pembenahanya
A.
Prospek system peradilan satu atap di Indonesia
dalam upaya kemandirian lembaga peradilan Indonesia
B.
Pembenahan struktur organisasi ,mekanisme
kerja,dan manajemen mahkamah agung
1.
Pembenahan struktur organisasi mahkamah agung
2.
Pembenahan tata kerja dan kewenangan pimpinan MA
3.
Pembenahan manajemen mahkamah agung
4.
Pembinaan tenaga teknis peradilan
C.
Penegakan hukum kelembagaan kekuasaan peradilan
1.
Penegakan penerapan system peradilan satu atap
di Indonesia
2.
Pembenahan administrasi peradilan
3.
Implikasi penerapan system peradilan satu atap
di Indonesia terhadap kualitas penyelesaian perkara di MA dan prospeknya
Bab VIII
Telaah kritis terhadap peradilan satu atap di Indonesia
A.
Independensi lembaga peradilan yang semu
B.
Tumpahj tindih lembaga pengawas
C.
Intervensi pimpinan pengadilan
D.
Gaji hakim yang rendah
E.
Manajemen administrasi peradilan tidak efisien
persoalan lembaga peradilan khusus
Tidak ada komentar:
Posting Komentar