JUDUL : PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA(dalam
perspektif kajian perbandingan)
PENGARANG : Prof. Dr.Barda Nawawi Arief, S.H
PENERBIT : PT CITRA ADITYA BAKTI
DAFTAR ISI
BAGIAN PERTAMA: MASALAH ASAS ASAS HUKUM PIDANA
BAB I POKOK POKOK PEMIKIRAN (IDE
DASAR)ASAS ASAS HUKUM PIDANA NASONAL
A.
Pengantar
B.
Latar belakang pokok pokok pemikiran (ide
dasar)asas asas hukum pidana nasional
1.
Dari sudut/aspek kebijakan pembaharuan hukum
nasional
2.
Dari sudut/aspekkesatuan system hukum pidana
C.
Implementasi dan reevaluasi pokok pokok
pemikiran (ide dasar)dalam konsep(KUHP)asas asas hukum pidana nasional
D.
Penutup
BAB II KONSEPSI (AJARAN )SIFAT MELAWAN
HUKUM MATERIEEL DALAM HUKUM PIDANA
A.
Konsepsi (ajaran)sifat melawan hukum materiel
dalam hukum pidana
B.
Sifat melawan hukum dalam undang undang tindak
pidana korupsi
C.
Penutup
BAB III BERLAKUNYA HUKUM PIDANA NASIONAL
TERHADAP ORANG ASING (PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA NASIONAL TERHADAP WARGA NEGARA
DI LUAR NEGRI )
A.
Berlakunya hukum pidana Indonesia terhadap orang
asing
B.
Perlindungan hukum pidana nasional terhadap
warga Negara di luar negri di berbagai negara
1.
KUHP Bulgaria
2.
KUHAPcina
3.
KUHP latpia
4.
KUHP perancis
5.
KUHP Romania
C.
Berlakunya hukum pidana Indonesia terhadap orang
asing dalam konsep RUU KUHP 2004
Bagian kedua : masalah tindak pidana
BAB IV TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG TUA DAN
KELUARGA TERDEKAT
A.
MENURUT KUHP DAN KONSEP RUU KUHP
B.
KAJIAN PERBANDINGAN DI BERBAGAI NEGARA
1.
KUHP Bulgaria
2.
KUHP perancis
3.
KUHP korea
4.
KUHP jepang
BAB V PERLINDUNGAN PROFESI GURU DARI
ASPEK HUKUM PIDANA
A.
PENGANTAR
B.
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ‘’PERLINDUNGAN
PROFESI HUKUM
C.
PERLINDUNGAN PROFESI GURU DALAM ARTI
SEMPIT(PERLINDUNGAN INDIVIDUAL)DARI ASPEK HUKUM PIDAN
D.
PERLINDUNGAN PROFESI GURU(PPG)DALAM ARTI LUAS
DARI ASPEK HUKUM PIDANA
BAB VI KUMPUL KEBO DALAM KONSEP (RUU)KUHP DAN
PERBANDINGANYA DENGAN BERBAGAI NEGARA
A.
PENGANTAR
B.
TINDAK PIDANA KUMPUL KEBO DI BERBAGAI NEGARA
1.
KUHP republic federal yugoslafia
2.
KUHP Singapore dan Malaysia
3.
KUHP brunei darusalam
4.
KUHP india
5.
KUHP piji
6.
KUHP cina
7.
KUHP kanada
BAB VII KEJAHATAN PERBANKAN DALAM PROBLEMATIKA
PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI (TINJAUAN KHUSUS KEJAHATANN TRANSFER
DANA ELEKTRONIC FUNDS TRANNSFER CRIME)
A.
PENGANTAR
B.
SISTEM TRANSFER DANA ELEKTRONIK DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KEGIATAN PERBANKAN/PEREKONOMIAN
C.
KEJAHATAN TRANSFER DANA ELEKTRONIK (EFT
CRIME):SALAH SATU BENTUK KEJAHATAN TEKNOLOGI CANGGIH (HITECH CRIME)
D.
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSFER DANA
ELEKTRONIK(DENGAN HUKUM PIDANA)
1.
ELECTRONIC funds transfer act(EFTA) 1978 Amerika
serikat (undang undang federal )
2.
EFTA 322 of 1978 negara bagian Michigan,Amerika
serikat
3.
The elkektronikc transfer of funds crime art no. 87 of 2000republik
Trinidad dan Tobago
4.
Perundang undangan dan rancangan undang undang
di Indonesia
BAB VIII PENANGGULANGAN CYBER CRIME :PERSFEKTIF
HUKUM PIDANA
A.
PENDAHULUAN
B.
ASPEK KEBIJAKAN KRIMINALISASI ATAU PORMULASI
TINDAK PIDANA MAYANTARA(CYBER CRIME)
C.
ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAU PEMIDANAAN
D.
ASPEK JURISDIKSI
BAB IX KEBIJAKAN PENGATURAN DAN PERUMUSAN
(FORMULASI)KEJAHATAN PERANG DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
PENGANTAR
A.
KEBIJAKAN FORMULASI KEJAHATAN PERANG DALAM HUKUM
POSITIF INDONESIA SELAMA INI
1.
Kebijakan formulasi pra kemerdekaan
2.
Kebijakan formulasi saat ini
B.
KEBIJAKAN FORMULASI KEJAHATAN PERANG DI MASA
MENDATANG
1.
Masalah kriminalisasi dan formulasi
2.
Kajian komparasi
a.
KUHP Albania 1995
b.
KUHP Armenia 2003
c.
KUHP Bulgaria 1982(dengan perubahan sampai
dengan 2004)
d.
KUHP Bulgaria 1982(dengan perubahan sampai
dengan 2004)
e.
KUHP Estonia 2001(berlaku 2002)
f.
KUHP finlandia 1889 dengan perubahan sampai
dengan 1995)
g.
KUHP republic demokrasi jerman 1868(menggantikan
KUHP/stGB 1871)
h.
KUHP Latvia 1998
i.
KUHP Macedonia 1996
j.
KUHP perancis (perubahan sampai dengan 2000)
k.
KUHP Romania
l.
KUHP Tajikistan
m.
KUHP Yugoslavia 1951 dan 1976
n.
International crimes act(ica) 2003 belanda
3.
Kebijakan pormulasi di Indonesia
Bagian ketiga: MASALAH SISTEM
PEMIDANAAN
BAB X SISTEM PEMIDANAAN DALAM KETENTUAN
UMUM KONSEP RUU KUHP 2004
A.
RUANG DAN RUANG LINGKUP SISTEM PEMIDANAAN
B.
SISTEM PEMIDANAAN DALAM BUKU I RANCANGAN UNDANG
UNDANG KUHP 2004
1.
Sistematika ketentuan umum buku I KUHP dan
konsep KUHP
2.
Latar belakang orientasi sistematika buku I
konsep
3.
System aturan umum pemidanaan dalam konsep 2004
a.
Masalah tindak pidana
b.
Masalah pertanggungjawaban pidana(kesalahan)
c.
Masalah pemidanaan
4.
Ruang berlakunya hukum pidana menurut konsep
2004
BAB XI MASALAH PIDANA MATI DALAM PERSFEKTIF
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
A.
PENGANTAR
B.
EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM KONSEP RANCANGAN
UNDANG UNDANG KUHP
C.
STATUS/POSISI PIDANA MATI DALAM KONSEP RANCANGAN
UNDANG UNDANG KUHP
D.
PELAKSANAAN PIDANA MATI MENURUT KONSEP RANCANGAN
UNDANG UNDANG KUHP
E.
PENUTUP
BAB XII PIDANA MATI UNTUK KORUPTOR (KAJIAN
PORMULASI PIDANA MATI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999)
A.
PIDANA MATI :SUATU LANGKAH KEBIJAKAN
B.
KELEMAHAN DAN KETIDAKSERIUSAN FORMULASI PIDANA
MATI DALAM UNDANG UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar