JUDUL : PERADILAN ADMINISTRASI DALAM
HUKUM PAJAK DI
INDONESIA
PENGARANG : PROF. DR. ROCHMAT SOEMITRO SH.
PENERBIT : PT. ERESCO JAKARTA –BANDUNG 1976
DAFTAR ISI
1.
Pendahuluan
2.
Pengertian dan istilah peradilan administrasi
3.
Unsure unsure peradilan
a.
Adanya suatu aturan hukum yang abstrak
b.
Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit
c.
Sekurang kurangnya ada dua pihak
d.
Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang
memutuskan perselisihan
4.
Bilamana suatu peradilan disebut peradilan
administrasi
a.
Sifat aturan hukum yang harus diterapkan
b.
Perselisihan hukum yang konkrit
c.
Sekurang kurangnya ada dua pihak ,salahsatu
pihak harus administrasi
d.
Aparatur yang melakukan peradilan administrasi
5.
Peradilan administrasi dalam rangka tata hukum
Indonesia
6.
Negara hukum republic Indonesia dan peradilan
administrasi
7.
Peradilan administrasi dengan sosialisme
Indonesia
8.
Berbagai bagai pendapat tentang peradilan
administrasi
a.
Donner
b.
Van praag
c.
W.A.C. de
jonge
d.
Buys
e.
Loeff
f.
Struycken
g.
Logemann
h.
Prins
i.
Lemaire
9.
Sumber sumber hukum peradilan administrasi
10.
Siapa yang melakukan peradilan administrasi di
Indonesia?
11.
Peradilan administrasi di lain lain Negara
PERADILAN ADMINISTRASI DALAM HUKUM PAJAK
12.
Pendahuluan
13.
1. Peradilan administrasi murni
II. peradilan administrasi tak murni
14.
Ketetapan administrasi murni
15.
Quasi peradilan ( peradilan semu)
I.
Peradilan doleansi
a.
Pokok perselisihan
b.
Pemasukan surat keberatan
c.
Isi surat keberatan
d.
Keberatan dengan lisan
e.
Beban pembuktian , alat bukti
f.
Keputusan atau surat keberatan
g.
Kompromi
II.
Ordonansi keadilan
16.
Ketetapan semi administrasi
17.
Semi peradilan
18.
Pejabat pejabat yang dalam hukum pajak melakukan
peradilan administrasi
A.
Kepala insfeksi keuangan
B.
Kepala direktorat pajak
C.
Mentri keuangan /mentri pendapatan , pembayaran
dan pengawasan
D.
Presiden
E.
Kepala daerah tingkat II
F.
Dewan pemerintah daerah /badan pemerintah harian
G.
Dewan perkebunan setempat di Sumatra timur
H.
Gubernur/kepala daerah tingkat I
I.
Komisi taksasi
J.
Hakim pengadilan negri
K.
Majelis pertimbangan pajak
PERADILAN ADMINISTRASI MURNI DALAM BIDANG PAJAK
19.
Pembagian peradilan administrasi murni
20.
[eradilan pajak di muka hakim pengadilan
a.
Procedure perlawanan
b.
Procedure penuntutan kembali
21.
Peruses penuntutan dimuka hakim pengadilan
22.
Cara pembuktian di muka hakim pengadilan dalam
procedure pajak
23.
Peradilan di muka majelis pertimbangan pajak
24.
Magsud dan tujuan majelis pajak
25.
Tugas dan wewenang majelis pajak
26.
Susunan majelis pertimbangan pajak
27.
Syarat syarat anggota majelis
28.
Uang sidang
29.
Sikap hakim pajak
30.
Peradilan kolegial atau peradilan tunggal
31.
Kedudukan hakim pajak
32.
Kewajiban pengunduran diri
33.
Para pihak
34.
Sifat surat minta banding
35.
Syarat syarat yang harus dipenuhi surat minta banding
36.
Sekretaris majelis
37.
Hukum acara fiscal
38.
Procedure
a.
Pemasukan surat minta banding
b.
Penelitian surat minta banding
c.
Surat uraian
d.
Surat bantahan
e.
Keterangan lisan kepala direktorat pajak
f.
Keputusan
39.
Pembuktian di muka majelis
40.
Alat alat pembuktian
a.
Bukti surat
b.
Bukti saksi
c.
Pengetahuan hakim
d.
Keterangan ahli
e.
Sumpah
f.
Pengakuan
g.
Persangkaan
41.
Biaya perkara
42.
Kasasi
KESIMPULAN AKHIR DAN SARAN SARAN
43.
Perlukah diadakan peradilan administrasi di
Indonesia ?
44.
Memperkembangakan peradilan administrasi di
Indonesia
45.
Peradilan administrasi dalam bidang pajak
46.
Majelis pertimbangan pajak
47.
Undang undang perpajakan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar