JUDUL : HUKUM PAJAK MATERIAL 1
PENGARANG : WIRAWAN
B. ILYAS , RUDI SUHARTONO
PENERBIT : SALEMBA
HUMANIKA
DAFTAR ISI
Bab 1 pendahuluan
A.
Pendahuluan
B.
Fungsi pajak
C.
Hierarki peraturan perundang undangan
D.
Sistematika hukum pajak di Indonesia
Bab 2 sistematika
isi UU PPH
A.
Subjek pajak
B.
Objek pajak
C.
Besarnya pph terulang
D.
Pengurang penghasilan
E.
Kewajaran transaksi
F.
Revalusi
G.
Pelunasan atau pembayaran pajak
H.
Fasilitas perpajakan
I.
Perpajakan usaha spesifikasi tertentu
J.
Perjanjian dengan Negara lain
Bab 3 subjek
pajak penghasilan
A.
Subjek pajak
B.
Bukan subjek pajak
C.
Subjek pajak dalam negri dan luar negri
D.
Saat mulai dan berlakunya subjek pajak
Bab 4 penghasilan
: objek pph dan bukan objek pph
A.
Penghasilan objek pph
B.
Penghasilan bukan objek pph
Bab 5 tarif
atau besarnya pph terulang
A.
Jenis penghasilan tertentu (pasal 4 ayat 2 UU
PPh)
B.
Penghasilan wajib pajak tertentu (pasal 15 UU
pph)
C.
Penghasilan di luar pasal 4 ayat 2 dan 15
D.
Penghasilan wajib pajak luar negri
Bab 6 penghasilan
neto : biaya piskal,kompensasi kerugian dan ptkp
A.
Biaya fiscal sebagai pengurang penghasilan
B.
Biaya nonfiskal
C.
Kompensasi kerugian UU pph
D.
PTKP menurut UU PPh
Bab 7 aset
tetap : penilaian , penyusutan , pengalihan dan pemisahan atau penggabungan
usaha
A.
Penilaian asset
B.
Penyusutan asset tetap
C.
Pengalihan asset tetap
D.
Amortisasi asset tak berwujud
Bab 8 kewajaran
transaksi hubungan istimewa dan revaluasi asset tetap
A.
Hubungan istimewa
B.
Dividen dari luar negri
C.
Revaluasi asset tetap
Bab 9 penghasilan
neto : penghitungan norma penghitungan
A.
Pihak yang di perkenankan norma penghitungan
B.
Kewajiban pencatatan
C.
Tariff norma penghitungan
D.
Contoh penggunaan norma penghitungan
Bab 10 pembayaran
pajak penghasilan
A.
Pembayaran pajak melalui pemotongan pihak lain
B.
Penyetoran sendiri dalam tahun berjalan (angsuran
)
C.
System pengkreditan dan setor sendiri akhir
tahun
D.
Pembebasan pemotongan dan pemungutan pajak
E.
Pengurangan pph pasal 25
Bab 11 pemajakan
penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan tertentu
A.
Bunga tabungan dan defosito
B.
Bunga koperasi
C.
Dividen orang peribadi
D.
Derivative
E.
Konstruksi
F.
Obligasi
G.
Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
H.
Persewaan tanah dan atau bangunan
I.
Penjualan saham milik perusahaan modal pentura
J.
Penghasilan atas hadiah undian
Bab 12 pph
pasal 21 : kewajiban pemotongan pajak
dan keredit pajak imbalan
pekerjaan /jasa/kegiatan kepada orang pribadi
A.
Objek pemotongan pph pasal 21
B.
Bukan objek pph pasal 21
C.
Penerimaan yang dipotong pph tanggal pph pasal
21
D.
Penerimaan yang tidak dipotong pasal 21
E.
Pemotong pph pasal 21
F.
Bukan pemotong pph pasal 21
G.
Saat pemotongan
H.
Penghitungan pph pasal 21
I.
Pemotongan ,penyetoran ,dan pelaporan pph pasal
21
Bab 13 pph
pasal 22 : kewajiban pemotongan pajak dan keredit pajak atas transaksi barang
A.
Pemungutan dan objek pph pasal 22
B.
Dikecualikan pemunguan pasal 22
C.
Besarnya pph pasal 22
D.
Saat terulang atua pemungutan
E.
Sifat pembayaran
; final atau tidak
F.
Pengembalian barang
Bab 14 pph
pasal 23 : kewajiban pemotongan pajak dan keredit pajak atas dasive
income Jasa
A.
Pemotongan pph pasal 23
B.
Objek dan tariff pemotongan pph pasal 23
C.
Bukan objek pemotongan pph pasal 23
D.
Saat terulang
E.
Pemotongan ,penyetoran ,dan pelaporan
Bab 15 pph
pasal 24 : pengkreditan pajak yang di potong di luar negri
A.
Pengkreditan pajak luar negri menurut UU pph
B.
Pengkrediitan pajak luar negri menurut kepmenkeu
nomor 164/KMK.03/2002
Bab 16 pph
pasal 25 : angsuran dibayar sendiri
dalam tahun berjalan
A.
Penghitungan pph pasal 25 secara umum menurut UU
pph
B.
Pph pasal 25 sebelum SPT tahunan pph disampaikan menurut UU pph
C.
Dalam tahun berjalan ditertibkan surat ketetapan
pajak menurut UU pph
D.
Terdapat sisa kompensasi untuk tahun berikutnya
E.
Tidak terdapat sisa kompensasi untuk tahun
berikutnya
F.
Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
G.
SPT tahun pph disampaikan lewat waktu tanpa ada
izin
H.
Perpanjangan penyampaian SPT tahunan
I.
Pembetulan SPT tahunan pph
J.
Perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib
pajak
K.
Wajib pajak baru mendaftarkan diri
L.
Wajib pajak bank atau sewa guna usaha dengan hak
opsi
M.
Wajib pajak BUMN atau BUMD
N.
Wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainya
yang wajib laporan keuangan berkala
O.
Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu
P.
Pengurangan pph pasal 25
Bab 17 pemajakan
wajib pajak luar negri : dikenakan pajak sebagai BUT atau di
potong pph pasal
26 menurut UU pph dan P3B (Tax Treaty)
A.
Pemajakan menurut UU pph
B.
Pemajakan BUT menurut UU pph
C.
Pemajakan pasal 26 menurut P3B
D.
Saat terulang
Bab 18 pemajakan
penghasilan pajak pasal 15 atas wajib pajak tertentu
A.
Wajib pajak pelayaran dalam negri
B.
Wajib pajak penerbangan luar negri
C.
Wajib pajak pelayaran dan penerbangan luar negri
D.
Wajib pajak dalam usaha bangunan serta bangunan
(build operate and transfer)
E.
Wajib pajak pola bagi hasil dengan PT telkom
F.
Wajib pajak jasa maklon internasional
Bab 19 pasal
31D UU pph : pajak penghasilan berbasis syariah
A.
Dasar hukum
B.
Latar belakang
C.
Definisi
D.
Perlakuan pajak penghasilan
E.
Biaya usaha berbasis syariah
F.
Pemotongan pajak
G.
Ketentuan perpajakan umum
Bab 20 pasal
31D UU pph : pajak penghasilan usaha minyak dan gas bumi
A.
Dasar hukum
B.
Penghasilan kontraktor
C.
Pemajakan penghasilan kontrak bagi hasil
D.
Pemajakan penghasilan kontrak jasa
E.
Pemajakan penghasilan diluar kontrak
Bab 21 fasilitas
perpajakan
A.
Wajib pjak usaha tertentu dan atau bidang
tertentu
B.
KAPET
C.
Industry pionir
Bab 22 perpajakan
hibah luar negri
A.
Dasar hukum
B.
Alasan kebijakan perpajakan
C.
Penghitungan pajak kontraktor ,konsultan dan
pemasok utama
D.
Penghitungan pajak kontraktor ,konsultan dan
pemasok lapisan kedua
Tidak ada komentar:
Posting Komentar